MAKASSAR -- Sukses membuat dan mengoperasikan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pendidikan di Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mendapat undangan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat di Jakarta.


Irman yang akrab disapa None mendapat undangan khusus oleh BPK Pusat sebagai pembicara atau narasumber dalam pertemuan yang dihadiri seluruh kepala perwakilan BPK RI dari 34 provinsi se-Indonesia. Pertemuan dengan pokok pembicaraan mengenai peningkatan transparansi pengelolaan dan percepatan peran guru-tenaga kependidikan dalam mencerdaskan bangsa tersebut dilaksanakan dalam konsep fokus group discussion (FGD).
Selain seluruh kepala perwakilan BPK provinsi hadir sebagai peserta, hadir pula Wakil Ketua BPK Prof Dr Amrullah Akbar, MBA., mewakili Ketua BPK RI, Ketua PGRI Pusat Dr Unifah Rosyidi, M.Pd., dan Sekertaris Ditjen GTK Kemdikbud RI.
Menurut keterangan Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel M. Basri yang ikut mendampingi None ke Jakarta pekan lalu, None selaku Kadis Pendidikan Sulsel diundang untuk memaparkan program-program Disdik yang dinilai sangat bagus mendorong keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan di Sulsel terutama bagi SMA dan SMK serta SLB sebagaimana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Memang di pertemuan tersebut Ketua BPK Pusat yang diwakili oleh wakilnya mengaku tertarik dengan aplikasi e-Panrita yang bisa menstimulus transparansi pengelolaan sekolah dan juga kontrol yang ketat terhadap kerja-kerja guru," jelas Basri.
Sekertaris Disdik Sulsel Setiawan Aswad dan Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sulsel juga turut hadir mendampingi None pada FGD yang berlangsung tidak kurang dari dua jam tersebut.
Amrullah Akbar dalam pertemuan itu, lanjut Basri, mengapresiasi penerapan teknologi berbasis aplikasi canggih dalam pengelolaan pendidikan di Sulsel. Menurutnya, keberanian dan kejelian Disdik Sulsel menerapkan teknologi kekinian sangat tepat karena era teknologi memang sedang gencar-gencarnya menyasar berbagai bidang termasuk pendidikan.
"Aplikasi yang diterapkan pak Kadis menurut wakil ketua BPK harus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia karena Sulsel sudah berhasil mengoperasikannya," tutur Basri.
Hal serupa juga diungkapkan Dr. Unifah (Ketua Umum PGRI Pusat). Ia salut dan memberikan apresiasi yang tinggi sebab katanya, aplikasi berbasis gawai memang tengah digandrungi banyak kalangan dari berbagai profesi maupun usia. Sehingga dengan demikian, ia juga mengharapkan daerah lain menerapkan hal yang sama demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah.
None adalah satu-satunya narasumber Dinas Pendidikan Provinsi pada FGD Pokja Audit Kinerja dan Profesionalisme serta distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia.  Narasumber lainnya berasal dari Ditjen GTK Kementerian Dikbud RI,  Kementrian PAN RB,  Ketua PGRI, Kementrian Riset dan Dikti, dan Dinas Kabupaten.
Setiawan juga menambahkan, dalam FGD None memaparkan sejumlah permasalahan GTK aktual di Sulsel serta upaya-upaya yang telah,  sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Secara khusus None menyoroti validitas dapodik yg akar permasalahannya berasal dari absennya mekanisme pada tingkat daerah khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengolah dan memverifikasi data primer dari para operator dapodik di tingkat satuan pendidikan.
Hal sama juga dikemukakan oleh pihak BPK dan Kemen PAN RB. Pihak BPK juga mengapresiasi langkah yang telah diambil Disdik Sulsel meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran GTK khususnya pada pendidikan tingkat menengah di Sulsel.

  • By admin
  • 2017-09-05 17:07:31
  •   52
  •  Berita

Kategori

Artikel Terkait

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan…

Jakarta, Kemendikbud --- Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan kembali digelar pada 21-23…

Tingkatkan Layanan, Kemendikbud Serap Aspirasi…

Jakarta, Kemendikbud --- Aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) dipandang penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan perencanaan kegiatan.…

Kemendikbud Larang Pungutan yang Dikaitkan…

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang pungutan terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).…

Sekolah yang Tak Sekadar Memburu…

SAMARINDA, KOMPAS.com - Terobosan yang dilakukan SD Negeri Bongan, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mungkin bisa dilakukan…